TUGAS-TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH,

PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN.

 

I. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH

A. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.

1.Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembuatan Pavingisasi  , saluran drainase,  di semua dusun di Desa Banjaran. Pembuatan  saluran drainase, dan pavingisasi dilaksanakan oleh KSM dan masyarakat. Secara fisik sudah terlaksana 100%.Tingkat Pencapaian, Target dan Realisasi Kegiatan/ Anggaran

Rincian target dan realisasi kegiatan serta anggaran sebagaimana tercantum pada lampiran.

2.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka melaksanakan program Penyediaan Prasarana Transportasi masyarakat. Kegaiatn dilaksanakan pada tahun 2013 dan dapat diselesaikan pada tahun 2013.

3.Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) dibawah tanggungjawab Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) setempat sebagai pengawas kegiatan.

4.  Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kegiatan ini menyerap dana dari APBN sebesar Rp.200.000.000,00 terdiri dari Alokasi APBN sebesar Rp.200.000.000,00 dan swadaya sebesar Rp.14.541.200,00 dan terealisasi 100%.

5.   Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi adalah Tanah yang akan dipaving untuk JALAN /Gang masih hak milik perorangan Penyelesaiannya musyawarah Mufakat dan didukung tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

 

II. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROPINSI

  1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi untuk Desa Banjaran pada tahun 2014,berupa Bantuan Keuangan sebesar Rp.40.000.000,00 untuk prasarana dan sarana Kantor Balai Desa Banjaran yang digunakan untuk Dreanase dan Gorong gorong Jalan Madura.target Realisasi 100%.

 

III. TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

Tugas dan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk Desa Banjaran pada tahun 2015.

  1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang pencairannya 4 bulan sekali dalam satu tahun sebesar Rp.154.723.200,00, realisasi 100%
  2. ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.127.881.500,00 yang penggunaannya sebagai Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti Tunjangan Kesehatan dan  Kecelakaan Perangkat Desalainnya,Kepala Desa dan BPD, ATK ,Honor – honor dan Pembangunan Jalan Aspal Desa, Pembangunan Drenase, Perawatan Kantor Balai Desa

 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

 

 

  1.       PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

 

  1. Intensifikasi dan Ektensifikasi

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan desa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan desa yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki  posisi yang sangat  penting bagi kesinambungan  hidup dan kemandirian di suatu desa, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan , Pembangunan dan kemasyarakatan di suatu desa, diperoleh dari hasil pengelolaan sumber Pendapatan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan meningkat kesejahteraan  masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis, menjadi dasar pertimbangan utama dilaksanakannya Desentralisasi kewenangan dan Desentralisasi Fiskal . Namun demikian, Desentralisasi Fiskal yang dimaksudkan untuk penguatan kewenangan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) belum seperti yang diharapkan, karena pada kenyataannya belum dilakukannya Mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Desa yang potensial kepada Desa, sehingga Pembiayaan desa di Desa Banjaran ,Kecamatan Taman masih mengandalkan pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah pusat.

 

Berdasarkan kondisi nyata bahwa kontribusi sumber Pendapatan Asli Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten maupun  Pemerintah Pusat  (ADD), maka Pemerintah Desa Banjaran melakukan  upaya optimalisasi  pengelolaan Pendapatan Asli Desadengan melakukan Intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan desa melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola Pendapatan Desa dengan upaya-upaya antara lain :

  1. Menyelenggarakan sosialisasi atau penyuluhan kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, retribusi atau kewajiban lainnya;
  2. Melakukan penyempurnaan peraturan desa dengan menyusun rancangan peraturan desa tentang Pungutan Desa ;
  3. Melakukan tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan,SPPT dan DHKP PBB diterima dari kantor Pelayanan PBB pada bulan Januari dan dikirim ke wajib pajak setelah dikoreksi, dimaksudkan agar lebih cepat lunas PBBnya;
  4. Melakukan penagihan kepada wajib pajak di masing-masing dusun oleh petugas pungut desa;

 

  1. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pelayanan masyarakat sehingga kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang sudah ditentukan dalam peraturan Desa tentang Pungutan Desa ;
  2. Meningkatkan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya;

 

 

  1. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan potensi penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari masing-masing sumber Pendapatan Desa yang terdiri dari :

(1)  Pendapatan Asli Desa (PAD);

(2)  Dana Perimbangan ; dan

(3)  Lain – lain Pendapatan yang Sah,

 

Maka dalam APBDes Banjaran Tahun Anggaran 2015, pendapatan desa ditargetkan sebesar  Rp.974.030.000,-

Dalam perkembangannya, dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun anggaran berjalan dapat ditargetkan pelampuan proyeksi penerimaan desa, maka dalam Perubahan APBDes Banjaran Tahun Anggaran 2015 dilakukan koreksi proyeksi pendapatan desa. Dengan adanya koreksi proyeksi pendapatan desa tersebut, maka target pendapatan desa dalam Perubahan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 1.351.050.992,00,-/naik (38,710%).

 

  1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa yang semula ditargetkan sebesar Rp.368.200.000,00,- menjadi Rp. 368.200.000,00,- , terdiri dari jenis-jenis Pendapatan Asli Desa :

1)  Tanah Kas Desa ………………………Rp. 366.800.000,00,-

2)  Pasar Desa……………………………….Rp.     1.400.000,00,-

3)  Kitri Kuburan…………………………..Rp. –

4)  Lain-lain Pendapatan Asli Desa …Rp. –   ,-

 

  1. Dana Perimbangan

Terdiri dari jenis-jenis dana perimbangan :

  1. Bagi hasil pajak dan Bukan  pajak, semula ditargetkan sebesar Rp.15.803.992,00,-
  2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh daerah (ADD) sebesar Rp. 562.300.000,00,-
  3. Dana Desa yang diperoleh dari Tranfer Pemerintah Pusat /APBN yang diterima sebesar 311.217.000,00,-
  4. Lain – lain Pendapatan yang Sah semula sebesar Rp.43.530.000,00,- menjadi Rp.93.530.000,00,- atau   naik   Rp (50.000.000,00,-).

 

 

 

Berdasarkan target pendapatan desa berdasarkan perubahan APBDes  Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.351.050.992,00,- tersebut, serta langkah – langkah yang ditempuh dalam upaya Intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan desa, dalam  realisasinya secara keseluruhan belum/mampu mencapai target yang diharapkan, untuk memberikan deskripsi tentang target dan realisasi pendapatan desa pada tahun anggaran 2015, dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

 

 

 

Tabel.

Target dan realisasi Pendapatan Desa Banjaran

Kecamatan Taman Tahun Anggaran 2015

 

No. URAIAN TARGET REALISASI     %
1. Pendapatan Asli Desa Rp.366.800.000,00 Rp.366.800.000,00 100%
2. Dana Perimbangan Rp.889.320.992,00,- Rp.889.320.992,00,- 100%
3. Lain lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Rp.93.530.000,00,- Rp.93.530.000,00,- 100%
JUMLAH Rp.1.351.050.992,- Rp.1.351.050.992,- 100%

Sumber APBDes Perubahan 2015.

 

 

 

 

 

  1. Permasalahan dan Penyelesaiannya

 

  1.       Permasalahan
    • Terbatasnya penggalian obyek-obyek pungutan desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap retribusi yang dibebankan kepada pemilik;
    • Berubah –ubahnya aturan ;
    • Kurang tertibnya data pajak/retribusi daerah;
    • Kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi;

 

  1. Penyelesaiannya
    • Optimalisasi pungutan desa terhadap obyek / orang yang memilikinya ;
    • Melakukan pembenahan administrasi untuk menyesuaian dengan ketentuan yang baru secara bertahap;
    • Pembinaan kepada perangkat desa yang menangani bidang keuangan;
    • Mengadakan infentarisasi wajibpajak/wajib retribusi ;
    • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli desa untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi;
    • Pembinaan dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak;

 

 

 

  1. PENGELOLAAN BELANJA  DESA

 

  1. Kebijakan Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang pembiayaannya dibebankan pada APBDes diperioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan , Fasilitas sosial, dan Fasilitas umum yang layak , serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dengan kata lain, dalam pengelolaan  belanja desa harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja yang beroreantasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan Desa, maka belanja Desa pada tahun anggaran 2015 diprioritaskan  pada  :

  1. Belanja Desa diperioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Desa ;
  2. Belanja Desa digunakan untuk melindungi kualitas kehidupan masyarakat ;
  3. Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan ;

Belanja desa diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur penyelenggara  pemerintahan desa.

  1. Target dan Realisasi Belanja

Dalam  rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2015, APBDes Banjaran Tahun Anggaran 2015. Untuk memberikan deskripsi tentang target dan realisasi belanja desa pada tahun anggaran 2015, dapat dilihat dalam tabel berikut ini  ;

 

NO URAIAN TARGET REALISASI %
a. Belanja Langsung Rp.677.578.000 , Rp.677.578.000 ,
1.

2.

3.

Belanja Pegawai

Belanja Barang &Jasa

Belanja Modal

Rp.   37.070.000,-

Rp.   84.286.000,-

Rp. 556.222.000,-

Rp.   37.070.000,-

Rp.   84.286.000,-

Rp. 556.222.000,-

b. Belanja Tidak Langsung Rp.  687.611.955 , Rp. 687.611.955 ,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BelanjaPenghasilan tetap

Belanja Subsidi

Belanja Sosial

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Belanja Tidak Terduga

Rp.  570.950.000,-

 

Rp. –

Rp.  116.661.955,-

Rp. –

 

Rp. –

Rp.  570.950.000,-

 

Rp. –

Rp.  116.661.955,-

Rp. –

 

Rp. –

Jumlah Belanja Rp.1.365.189.955,- Rp.1.365.189.955,-
Surplus/(Defisit) Rp. (13.917.771),- Rp. (13.917.771),-
Pembiayaan NETTO Rp.  14.138.963,- Rp.  14.138.963,-
SILPA  Rp.      221.192 ,-  Rp.      221.192 ,-
  1. Permasalahan dan Penyelesaian
  2. Permasalahan
  3. Turun / cairnya Alokasi Dana Desa yang merupakan penyokong dana terbesar terlambat, mengakibatkan perencanaan pembangunan fisik tidak segera dilaksanakan;
  4. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang bersifat pekerjaan fisik/konstruksi yang dianggarkan pada perubahan APBDes ;
  5. Pengaruh cuaca alam/ iklim hujan dan perubahan harga bahan material bangunan mengakibatkan proyek fisik tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan.

 

  1. Solusi
    • Melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam perencanaan pembangunan fisik (biaya dan pengerjaan) , sehingga ketergantungan terhadap waktu cairnya ADD dapat ditekan sedini mungkin;
    • Menggali biaya dari swadaya masyarakat untuk pembangunan yang bersifat fisik, sehingga tidak terlalu membani belanja desa ;
    • Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan terutama dengan mengefektifkaan pengendalian pelaporan pelaksanaan kegiatan ;
    • Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta melaksanakan ketentuan baru secara bertahap.